PDIP: Jokowi Harus Pertanggungjawabkan Kebijakan, Bukan Minta Maaf
JAKARTA,quickq是干什么的 DISWAY.ID--PDI Perjuangan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertanggungjawabkan kebijakannya bukan meminta maaf.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras yang selama ini ditolak oleh rakyat.
BACA JUGA:Penuhi Undangan Jokowi ke IKN, Projo Pastikan Selama Perjalanan Tak Gunakan Dana APBN
BACA JUGA:Respon Dingin PDIP Permintaan Maaf Presiden Jokowi Jelang Masa Jabatan Berakhir, Chico Hakim: Sudah Terlambat
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto, Minggu, 4 Agustus 2024.
Hasto menegaskan, kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," lanjut Hasto.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar Zikir Kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024.
BACA JUGA:Sempat Membantah, PKS Resmi Dukung Mantu Jokowi di Pilkada Sumut
BACA JUGA:Jelang Akhir Masa Jabatan Jokowi Minta Maaf ke Rakyat Indonesia, Ray Rangkuti : Minta Maaf dari Apa?
Dalam kesempatan itu, Jokowi atas nama pemerintah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya.
"Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.
Selain itu ia juga mengakui bahwa selama menjabat sebagai Presiden, dia menyadari tidak bisa menyenangkan semua pihak.
BACA JUGA:Rocky Gerung Tegas, 'Dosa Besar' Presiden Jokowi Tak Boleh Diampuni: Malaikat pun Nggak Mau!
- 1
- 2
- »
(责任编辑:休闲)
- FOTO: Serunya Menikmati Laut Ditemani Hiu Paus Ramah di Gorontalo
- KPK Ungkap 210 Kasus Korupsi Senilai Rp821 Miliar pada Sektor Kesehatan
- Mayapada Hospital Bandung Tangani Kasus Langka Bayi Acalvaria
- Cek Dulu Sebelum Traveling, 8 Barang Ini Jangan Sampai Ketinggalan
- 7 Makanan Pemicu Kelenjar Getah Bening Membengkak, Kurangi Gorengan
- Cerita Turis Selandia Baru Kagumi Labuan Bajo, Deg
- DKPP Periksa Bawaslu RI Atas Dugaan Langgar Kode Etik
- Soal Lukas Enembe yang Dibilang Sakit
- Permintaan Anies ke KPU: Serius Tangani Kecurangan Pemilu 2024 Agar Kualitas Demokrasi Lebih Baik
- Tak Cuma Heru Budi, Mobil Jeep Ternyata Ikut Menjadi Bidikan Elite Megawati
- KPK Bakal Berikan Lampu Hijau Buat Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Asalkan . . .
- Berantas Sindikat Perdagangan Orang, Mahfud minta Kepolisian Libatkan Sejumlah Pihak
- Daftar 25 Maskapai Terbaik di Dunia 2024, Tak Ada dari RI
- The Portals Dublin
- Bukti Apa yang Didapat KPK dari Kasus Korupsi Perkara di MA?
- Pemerintah Didorong Tindak Tegas Aktivitas Penjualan Obat dan Kosmetik Ilegal
- Pemerintah Didorong Tindak Tegas Aktivitas Penjualan Obat dan Kosmetik Ilegal
- 2025qs世界大学艺术类排名
- Pertama Kalinya, Pakaian Renang Muncul di Fashion Show Arab Saudi
- Telepon Pacar 100 Kali Sehari, Remaja China Didiagnosis Penyakit Ini