Indonesia Re tengah merampungkan pengembangan produk asuransi parametrik yang ditujukan untuk melindungi keuangan negara, baik APBN maupun APBD, dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Produk ini dikembangkan bersama Kementerian Keuangan, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan MYPAC, dan ditargetkan diluncurkan pada 1 Januari 2026.

Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, Delil Khairat, mengatakan bahwa sisa waktu di tahun 2025 akan difokuskan untuk finalisasi teknis dan penyusunan skema konsorsium asuransi tersebut.

"Di setengah tahun ini kita akan fokus pada fine-tuning, penguatan fitur produk asuransi parametrik, dan juga skemanya bagaimana konsorsiumnya dibuat nanti," ujar Delil di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Baca Juga: Risiko Bencana Bukan Cuma Urusan Pemerintah, Industri Asuransi Diminta Tak Lepas Tangan

Skema ini akan bersifat berbasis kota dan kabupaten, di mana masing-masing pemerintah daerah akan menggunakan anggaran mereka sendiri untuk membayar premi.

Di tahap awal, cakupan perlindungan akan fokus pada dua risiko utama, yakni gempa bumi dan banjir. Mekanisme pencairan klaim dilakukan secara otomatis berdasarkan parameter tertentu, seperti magnitudo gempa yang telah ditentukan sebelumnya.

"Begitu parameternya tercapai, maka instant payout akan kita berikan. Dana segar ini bisa langsung digunakan pemerintah daerah untuk respons darurat awal, dan bila memungkinkan dilanjutkan dengan rehabilitasi," jelas Delil.

Baca Juga: Perusahaan Asuransi Tetapkan Biaya Tinggi untuk Kendaraan Listrik

Terkait pendanaan, Indonesia Re dan Kemenkeu memperkirakan kebutuhan awal sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar. Namun, jumlah tersebut bisa meningkat hingga Rp1 triliun tergantung pada kondisi fiskal nasional.

"Kita berasumsi mungkin sekitar Rp200–300 miliar, tapi tergantung bagaimana kondisi fiskal negara, ini bisa sampai Rp1 triliun untuk dipersiapkan," kata Delil.

Asuransi parametrik ini menjadi salah satu inovasi keuangan risiko bencana yang diyakini akan mempercepat respons daerah dalam menghadapi krisis serta mengurangi tekanan fiskal akibat bencana alam.

• ·Catat! 5 Larangan Pada Bendera Merah Putih, Terbukti Melanggar Kena Denda Rp500 Juta
• ·Yogyakarta Punya Prevalensi Skizofrenia Tertinggi di Indonesia
• ·2 Fase Ini Bisa Kamu Alami saat Berhenti Konsumsi Minuman Manis
• ·Diisukan Bakal Jadi Pendamping Anies di Pilgub Jakarta, Begini Respon Ida Fauziah
• ·Harga Emas Pegadaian Hari Ini Dipatok Mulai Rp1.002.000, Cek Rinciannya!
• ·Emiten Tambang Low Tuck Kwong (MYOH) Sehari Dividen USD8 Juta, Telisik Jadwalnya!
• ·Dewas KPK Minta Firli Bahuri Mundur, Wapres: Yang Akan Menetapkan Presiden
• ·Kapan Waktu Terbaik untuk Menimbang Berat Badan Supaya Akurat?
• ·RI Teken MoUJual Beli Listrik ke Singapura 3,4 GW
• ·3 Rebusan Daun untuk Meluruhkan Lemak Perut, Ampuh Bikin Langsing
• ·Ahmad Sahroni Desak KPK Selidiki Karyawan yang Terlibat Pungli Rutan: Jangan Tebang Pilih!
• ·VIDEO: Menjajal Kapal Lego dari Atas Sungai Seine
• ·Alasan Bawaslu Jadi Lembaga Terakhir ke IKN, Rahmat Bagja: Diprediksi Pindah 2029
• ·Alasan Monas Selama Ini Tak Dibuka Sampai Malam
• ·Alasan Monas Selama Ini Tak Dibuka Sampai Malam
• ·Terbaru, Daftar 75 Negara Bebas Visa untuk Paspor Indonesia