Antisipasi Potensi Konflik Pungut Hitung, Herwyn Dorong Bentuk Pusat Krisis di Tiap Wilayah
MANADO,quickq电脑版官网下载 DISWAY.ID --Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pentingnya langkah strategis untuk memitigasi potensi konflik selama pelaksanaan Pemilihan 2024.
Salah satu yang didorongnya adalah pembentukan pusat kiris (crisis centre) sebagai medium penyelesaian konflik.
Menurutnya, meskipun tantangan komunikasi kerap terjadi, pengalaman dari simulasi mitigasi konflik menjadi modal berharga menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul di lapangan.
BACA JUGA:Memasuki Masa Tenang, Lolly Suhenty Imbau Peserta Pemilihan Tidak Ada Kampanye dan Politik Uang
BACA JUGA:Jawaban Soal PMM: Salah Satu Sebab Pendekatan Berbasis Aset Dipandang Lebih Baik Dibandingkan Pendekatan Berbasis Kekurangan
“Kita perlu membentuk crisis center di setiap wilayah. Fasilitas ini dapat menjadi ruang diskusi teknis untuk merespon dan menyelesaikan konflik secara lokal sebelum terjadi eskalasi ke tingkat yang lebih tinggi, serta menjadi penting terutama saat masa tenang dan menjelang proses pemungutan dan penghitungan suara,” ujar Herwyn saat membuka Rapat Koordinasi Terpadu Integritas Pemilihan 2024 di Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu (24/11/2024).
Dia menjelaskan, sinergi antara Bawaslu dan KPU di berbagai tingkatan merupakan langkah awal yang baik sebagai upaya mitigasi konflik.
Langkah ini dinilai efektif menjaga stabilitas proses pemilihan di tingkat provinsi maupun nasional.
Menurut Herwyn, Bawaslu dan KPU menunjukkan komitmen bersama memastikan Pemilihan 2024 berlangsung tanpa konflik yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
BACA JUGA:5 Contoh Teks Sambutan Ketua KPPS Pilkada 2024 yang Mudah Dihafal, Bisa Jadi Referensi!
BACA JUGA:Pesona Keris Nusantara di Museum Nasional Indonesia, Perayaan 19 Tahun Pengakuan UNESCO
Dia juga meminta para pengawas pemilu untuk selalu bertindak secara preventif dan proaktif dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilihan 2024.
“Jangan hanya bersikap reaktif. Jadikan penegakan hukum sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium,” imbaunya.
Sementara itu, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan KPU di setiap tingkatan, mulai dari pusat hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- 1
- 2
- »
(责任编辑:休闲)
- PDI Perjuangan Segera Rakernas Bahas Sikap Politik Partai
- Alhamdulillah! Masjid Istiqlal Siapkan 4.000 Nasi Kotak per Hari untuk Buka Puasa Selama Ramadan
- Resep Sayur Lodeh yang Jadi Hidangan Royal Wedding Pangeran Mateen
- FOTO: Kala Kakek dan Nenek di China Mencari Cinta di IKEA
- Pigai Tak Lolos Seleksi, Rizal Ramli: Jangan Sampai KPK Bekerja untuk...Ah Males Nyebutnya
- Pandawara Grup Curhat ke Prabowo Soal Perizinan Angkut Sampah
- Pemerintah Bangun 47 Ribu KM Transmisi Listrik, Dorong EBT dan Serap 800 Ribu Tenaga Kerja
- Viral di TikTok, Koper AirWheel Dilarang Masuk Kabin Pesawat
- Cara Daftar Jadi Peserta Upacara 17 Agustus 2024, Jangan Sampai Keliru!
- Pengamat Minta KPK Setop Goreng Isu Formula E: Berbulan
- PSU Terhambat Anggaran, Kemendagri Buka Opsi Pembagian Biaya dengan APBN
- 7 Minuman Hangat yang Dianjurkan untuk Penderita Batuk
- DPR Tetapkan 4 Revisi RUU Sebagai Usul Inisiatif
- Kim Jones dan Kehidupan Pebalet Rudolf Nureyev untuk Dior Men
- Tok, Kemenag Resmi Tetapkan Idul Adha 1445 Hijriah Pada 17 Juni 2024
- Jadi Magnet Turis, Bangkai Kapal Ikonik di Yunani Terancam Hanyut
- Kemenperin Ungkap iPhone 16 Sudah Kantongi Sertifikat TKDN
- Bupati Purbalingga Siap Tampung Novi, Vokalis Sukatani yang Dipecat dari Sekolah
- Syafruddin Bebas di MA, Sindiran KPK 'Nylekit Banget'
- Benarkah Menambahkan VCO saat Masak Nasi Bikin Lebih Rendah Kalori?