时间：2025-06-13 20:57:37 来源：quickq ios怎么下载

Warta Ekonomi,quickq是什么东西 Jakarta -

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengancam eksistensi produk Industri Hasil Tembakau (IHT) dinilai sarat kepentingan pencitraan, karena tidak menjawab persoalan mendesak seperti pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19 maupun kesejahteraan masyarakat.

Seruan Gubernur DKI Jakarta No. 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Rokok masih mengundang banyak kritik.

Salah satu poin utama seruan ini adalah larangan memasang reklame dan display rokok, termasuk juga memajang kemasan produk rokok di tempat berniaga. Kebijakan penindakan juga telah dilakukan oleh Pemerintah kota Jakarta Barat melalui Satpol PP dengan menutup stiker, poster, sampai menutup rak pajangan produk rokok. 

Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan kebijakan Anies Baswedan tidak memiliki urgensi apapun. Terlebih, kebijakan berupa seruan itu sesungguhnya tidak mengikat, karena serupa layaknya himbauan yang tidak perlu ditaati. 

“Seruan Gubernur nomor 8 tahun 2021 tidak ada urgensinya. Seruan itu juga bukan peraturan yang mengikat, sehingga tidak perlu ditaati, jadi untuk apa?” ungkapnya. 

Persoalannya, terbitnya Seruan Gubernur itu telah memicu polemik dan keresahan masyarakat khususnya mereka yang bergantung dalam rantai industri IHT.

“Kalau hanya mengundang keresahan masyarakat dan tidak menjawab persoalan yang tengah dihadapi, maka terbitnya aturan itu sangat bisa disinyalir sebagai upaya pencitraan semata, atau ada dorongan dari pihak-pihak tertentu yang anti tembakau,” jelas Trubus. 

Menurutnya, kehadiran Sergub No. 8/2021 mencerminkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat. Di tengah upaya pemulihan ekonomi, kata Trubus, justru mengeluarkan kebijakan yang mengancam pedagang eceran, industri tembakau, hingga petani. 

“Ini menyusahkan baik pemerintah pusat yang tengah melakukan pemulihan, maupun nasib masyarakat kecil. Padahal Pemprov juga tidak punya strategi atau opsi lain pengganti pendapatan dari perdagangan IHT,” ungkapnya. 

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：Kasus Positif Covid
下一篇：Tangan Kanan Habib Rizieq Bicara Perkara Kedzaliman Rezim

• ·Kejagung Limpahkan Kasus LPEI ke KPK, Agar Tak Terjadi Tumpang Tindih 
• ·FOTO: Jenuh, Anak Muda China Pilih Pensiun Dini dan Hidup di Pedesaan
• ·Ramai Turis Takut ke Jepang Gara
• ·Polda Jabar Buka Hotline Pemberian Informasi Pembunuhan Vina Cirebon
• ·Kejagung Tegaskan Jampidsus Dikuntit Densus 88 Fakta: Bukan Isu Lagi!
• ·FOTO: Aksi Lincah Pria Pemandu Sorak Berjas di Jepang
• ·Kenapa Suhu Udara di Pesawat Sangat Dingin?
• ·4 Hal Ini Bisa Memicu Dehidrasi Selain Kurang Minum
• ·Sebulan Sudah Anies Positif Corona, Kok Gak Sembuh
• ·FOTO: Jenuh, Anak Muda China Pilih Pensiun Dini dan Hidup di Pedesaan
• ·Basuki Hadimuljono Ajak WNI di Uzbekistan Ikut Bangun IKN: Kami Welcome
• ·Pemudik Arus Balik Siap
• ·Ketegangan Israel–Iran Mengancam Meja Perundingan, Minyak Dunia Bergejolak
• ·KPK Ancam Tuntut Hukuman Mati ke...
• ·Gejala Kolesterol Tinggi Ternyata Bisa Dilihat di Mata, Apa Saja?
• ·Beri Kado Istimewa Kepada HIPMI, Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan