JAKARTA,quickq免费加速器官方网站 DISWAY.ID- Bawaslu awasi pencocokan dan Penelitian (Coklit) sejak 24 Juni-24 Juli 2024, pastikan prosesnya sesuai prosedur dan data pemilihnya akurat.

Metode pengawasan dilakukan melalui pengawasan melekat dan uji petik.

Menurut Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Bawaslu juga lakukan langkah proaktif melalui patroli pengawasan kawal hak pilih menyasar pemilih rentan, wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan.

Selain itu, Bawaslu mendirikan posko kawal hak pilih baik di kantor, media sosial, maupun Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih. 

“Dalam upaya memitigasi kerawanan dan mencegah pelanggaran prosedur Coklit, Bawaslu melakukan upaya pencegahan sejak dini, baik melalui imbauan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 2.083 imbauan, sosialisasi dan edukasi kepada pemilih baik melalui media sosial, tatap muka, pamflet/leaflet, koordinasi dan kerjasama dengan KPU dan stakeholder kepemiluan lainnya, pelibatan pengawasan partisipatif, publikasi, serta saran perbaikan secara langsung,” terang Lolly.

BACA JUGA:KPU DKI Sebut 8,3 Juta Pemilih DKI Jakarta Sudah Dicoklit

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan hingga akhir Coklit (24/7), Bawaslu mendapati 3 klaster masalah Coklit, yakni sebagai berikut: 

A. Hasil Pengawasan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

1. Terdapat keterlambatan pembentukan Pantarlih

Di Sulawesi Barat, terdapat 10 Pantarlih terlambat dilantik di Kab. Mamuju Tengah.

Kendalanya di antaranya tidak ada pendaftar dan terdapat pendaftar namun tidak memenuhi syarat administrasi di beberapa TPS.

Tindak lanjutnya, PKD melakukan koordinasi dengan PPS untuk melakukan proses rekrutmen melalui mekanisme penunjukan langsung. 

2. Dugaan keterlibatan Pantarlih yang namanya tertera pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)

Hasil pengawasan pengecekan nama pantarlih pada Sipol menunjukkan  terdapat 1.564 Pantarlih dengan dugaan keterlibatan Pantarlih yang namanya tertera pada Sipol, terjadi di 27 provinsi. 5 provinsi dengan kejadian terbanyak (lebih dari 100 kejadian) adalah Banten, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bangka Belitung. Provinsi dengan kejadian paling sedikit (di bawah 10 kejadian) ialah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. 

• 1
• 2
• 3
• 4
• »
• Last

• ·Enggak Takut Perang, Iran Tak Akan Stop Ambisi Pengembangan Nuklir
• ·Busui Wajib Tahu! Jangan Langsung Beri Anak Sufor saat ASI Seret
• ·Kelar Diperiksa, Ahok Ngloyor Tak Berkomentar
• ·Jumlah Kunjungan Turis Asing ke RI Masih di Bawah Sebelum Pandemi
• ·Aburizal Bakrie Kenang Pertemuan Terakhirnya dengan Tanri Abeng di Lapangan Tenis
• ·Wanita Ini Melancong Kilat dari London ke Milan Cuma buat Makan
• ·Warga Pesanggrahan Berharap Sandiaga Bermental Jawara
• ·Harga Minyak Naik, Trump Larang Chevron Ekspor Minyak dari Venezuela
• ·Jokowi Berikan Gelar Kehormatan untuk Surya Paloh, Luhut, Airlangga, hingga Prabowo
• ·KIP Sebut BP Tapera Bisa Dijerat Pidana Jika Akses Informasi Soal Program Tapera Dihambat
• ·KIP Sebut BP Tapera Bisa Dijerat Pidana Jika Akses Informasi Soal Program Tapera Dihambat
• ·Airlangga Hartarto Ungkap Ridwan Kamil Sudah OTW Menuju Pilkada DKI
• ·Senangnya Bobby Nasution, Diusung PKS untuk Maju di Pilgub Sumut 2024, Siap Ladeni Petahana?
• ·Tim Hukum AMIN: Penyelesaian Tragedi Kanjuruhan dan KM 50 untuk Penuhi Rasa Keadilan
• ·Sudah Diusung Gerindra, PDIP Berusaha Kadernya Jadi Pendamping Khofifah di Pilgub Jatim
• ·Emiten Tambang Low Tuck Kwong (MYOH) Sehari Dividen USD8 Juta, Telisik Jadwalnya!