JAKARTA,quickq下载官网 DISWAY.ID--Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan bahwa video yang berisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato menggunakan bahasa Mandarin adalah disinformasi karena merupakan hasil suntingan yang menyesatkan.

“Video yang beredar tersebut disertai narasi ‘Jokowi berbahasa Mandarin’. Itu hasil suntingan yang menyesatkan,” tegas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo (Dirjen Aptika Kominfo) Semuel A. Pangerapan, Kamis 26 Oktober 2023.

BACA JUGA:Luhut Binsar Pandjaitan Minta Publik Tak Ragukan Gibran: Dahulu Jokowi Diremehkan, Sekarang Tak Tergantikan

Menurut Semuel, Tim AIS Kementerian Kominfo telah melakukan penelusuran dan menemukan kesamaan dengan video yang diunggah oleh kanal YouTube The U.S. - Indonesia Society (USINDO) pada 13 November 2015 lalu.

Video tersebut sebenarnya identik, tetapi kemudian disunting menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk kepentingan tertentu.

BACA JUGA:Jokowi Ungkap Jalan Tol Terbangun Baru 2.800 Km: RRT Sudah Memiliki 280 Ribu Kilometer

“Secara visual, video tersebut identik, tetapi telah disunting sedemikian rupa yang diduga memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) deepfake,” jelasnya.

Dirjen Semuel juga menegaskan, dalam video aseli di tautan https://usindo.org/gala/dinner-in-honor-of-president-joko-widodo/, Presiden Joko Widodo tidak menggunakan bahasa Mandarin saat pidato.

“Itu adalah bentuk disinformasi,” tegasnya lagi.

BACA JUGA:2 Relawan Jokowi Gabung ke TPN Ganjar-Mahfud, Dapat Posisi Strategis

Oleh karena itu, Dirjen Semuel mengimbau masyarakat agar berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan diragukan keaseliannya.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan konten hoaks atau disinformasi dalam bentuk apapun melalui platform digital.

“Kominfo mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang dapat dimanipulasi dan atau diselewengkan, serta selalu merujuk sumber-sumber tepercaya seperti situs pemerintah dan atau media yang kredibel,” tukasnya.