时间:2025-06-07 18:12:19 来源:网络整理 编辑:热点
JAKARTA, DISWAY.ID--Pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens hingga kini masih disandera oleh Kelompok quickq官网入口ios版
JAKARTA,quickq官网入口ios版 DISWAY.ID--Pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens hingga kini masih disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejak Februari 2023.
Belum lama ini, KKB meminta uang tebusan sebesar Rp5 Miliar untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan saat ini proses penyelamatan pilot asal Selandia Baru itu akan terus diupayakan.
BACA JUGA:Ditemukan Alat Bukti Hingga Kasus Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Naik Penyidikan, Karopenmas Beri Penjelasan
"Ya itu semua masih dalam proses. Yang penting satu, pilot itu harus selamat. yang kedua TNI dan Polri bertindak profesional," kata Mahfud kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juli 2023.
Selain itu, dia menekankan, pihak asing tak boleh ikut campur dalam proses penyelamatan Phillip.
"Yang ketiga tidak boleh ada campur tangan asing, campur tangan negara lain dalam kasus ini. Itu prinsipnya. Sekarang terus berproses," tegas Mahfud.
Sebagai informasi, KKB di bawah pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan menembak Philips pada Sabtu, 1 Juli 2023 lalu, setelah berakhirnya batas negosiasi yang mereka berikan.
BACA JUGA:Panji Gumilang Tegaskan NII Sudah Selesai, Minta Al Zaytun Tak Dikait-Kaitkan Lagi
Kemudian, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengungkap bahwa KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar untuk membebaskan Pilot Susi Air, Philip Mark Merthens.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan permintaan tersebut dipenuhi untuk keselamatan.
"Kalau permintaannya itu kita penuhi demi keselamatan semuanya," ujar Yudo seusai pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Selasa, 4 Juli 2023.
Hingga saat ini pilot Susi Air belum dieksekusi dan pimpinan OPM mengatakan bahwa, ‘dia masih sehat bersama Egianus Kagoya’. -Tangkapan layar twitter @PapuaWeb -
Yudo menyebutkan langkah pemerintah menuruti permintaan KKB bukan preseden buruk karena dilakukan sebagai upaya kemanusiaan dan keselamatan.
Bersembunyi dari Riuh Senopati, Nikmati Sajian Jepang Modern2025-06-07 18:05
Berapa Batasan Waktu Jalan Kaki untuk Penderita Diabetes?2025-06-07 18:03
AI Prediksi Destinasi di Eropa yang Akan Populer untuk 20242025-06-07 17:59
BI dan LPS Longgarkan Suku Bunga, Permata Bank: Perlu Disertai Insentif Fiskal2025-06-07 17:29
Jodoh dalam Islam, Sudah Ditetapkan atau Harus Diusahakan?2025-06-07 17:13
FOTO: Rayakan Tahun Baru dengan Wine Soda dari Anggur Langka Turki2025-06-07 17:06
Usai Tikus dan Kutu Busuk, Giliran Ulat Bulu Serbu Kota Paris2025-06-07 17:02
Dokter Bagikan Tips Aman Gunakan Tester Makeup di Mal2025-06-07 16:28
Skrining dan Deteksi Dini, Optimalkan Potensi Sembuh Kanker Payudara2025-06-07 16:18
7 Rekomendasi Taman di Jakarta Timur yang Cocok untuk Keluarga2025-06-07 15:28
Perkara Kasus Gagal Ginjal Akut PT Afi Farma Dilimpahkan ke Kejagung2025-06-07 18:05
Jalan Rusak Bikin Maut Mengintai, Pengamat Transportasi: Anggaran Ada, Tapi Kok Masih Berlubang?2025-06-07 18:02
10 Jurusan Kuliah di UM Paling Ramai Peminat, Strategi Tembus SNBP 20252025-06-07 17:45
Cara Cek Lokasi Pangkalan Gas LPG 3 Kg Terdekat Lewat Aplikasi MyPertamina2025-06-07 17:42
Ini yang Harus Diperhatikan Jika Ibu Hamil Ingin Makan Durian2025-06-07 16:34
Hari Hak Konsumen Dunia: Pelabelan Kemasan Plastik BPA Sebagai Hak Perlindungan Anak Indonesia2025-06-07 16:29
Hari Hak Konsumen Dunia: Pelabelan Kemasan Plastik BPA Sebagai Hak Perlindungan Anak Indonesia2025-06-07 16:18
Korsel Luncurkan Visa Digital Nomad, Syaratnya Punya Pendapatan Rp1 M2025-06-07 16:05
FOTO: Keanggunan Anggrek yang Menginspirasi Fashion2025-06-07 16:01
Berkenalan dengan Rina, Pramugari AI Korean Air yang Memukau2025-06-07 15:36