Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk memperpanjang tenggat waktu pemberlakuan tarif dagang terhadap sejumlah negara mitra, namun menekankan bahwa ia tidak melihat perpanjangan tersebut sebagai suatu keharusan.

Trump menyebut bahwa negosiasi dagang dengan beberapa negara masih berlangsung, termasuk dengan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.

Baca Juga: Trump Patok Harga Rp82 Miliar Buat jadi Warga Negara AS, Mau?

“Kami berada dalam posisi yang kuat dalam hal perjanjian dagang. Kami sedang bernegosiasi dengan banyak negara, dan semuanya ingin membuat kesepakatan dengan kami,” kata Trump, dilansir Jumat (13/6).

Meski bersikap terbuka terhadap perpanjangan, ia menegaskan bahwa pemerintahannya siap untuk segera mengirim surat resmi kepada puluhan negara yang berisi persyaratan dagang baru. Negara-negara tersebut kemudian dapat memilih untuk menyetujui atau menolak isi surat tersebut.

“Pada titik tertentu, kami akan mengirim surat kepada mereka... isinya akan seperti ini: ‘Ini kesepakatannya. Anda bisa terima atau tolak.’ Tapi kami belum sampai pada titik itu,” jelas.

Sementara Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent memberikan sinyal lebih lanjut terkait fleksibilitas tenggat waktu. Ia menyebut bahwa negara-negara yang menunjukkan itikad baik dalam negosiasi mungkin akan diberikan tambahan waktu.

“Sangat mungkin bahwa negara-negara yang sedang bernegosiasi secara tulus akan kami berikan perpanjangan waktu, untuk memungkinkan kelanjutan negosiasi yang konstruktif,” ujar Bessent.

Pernyataan Bessent menjadi pertama kalinya pejabat pemerintahan secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan perpanjangan dari jeda tarif yang saat ini berlaku. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan ditinjau berdasarkan sikap kooperatif masing-masing negara mitra.

Baca Juga: Kesempatan Terakhir, Menkeunya Trump Harap China Patuhi Kesepakatan Dagang

Pemerintahan Trump saat ini tengah bersiap untuk memberlakukan kenaikan tarif secara unilateral pada puluhan negara mulai Juli 2025. Rencana ini menjadi bagian dari strategi dagang agresif yang diusungnya dalam upaya mempersempit defisit perdagangan dan memperkuat posisi ekonomi domestik.

• ·Pertamina Bidik Produksi 2,6 Juta Ton LPG Untuk Kurangi Impor
• ·Presiden Joko Widodo Resmikan 16 Ruas Jalan Daerah di Provinsi Lampung
• ·Roller Coaster Macet Terjadi Lagi, 32 Orang Tergantung Terbalik
• ·6 Kebiasaan Kerja di Kantor yang Bisa Jadi Gejala ADHD
• ·Ternyata Ini yang Harus Dilakukan dan Dilarang saat Masa Tenang Pemilu
• ·7 Buah dan Sayuran yang Tak Perlu Dikupas, Kulitnya Berlimpah Nutrisi
• ·PKB Tegaskan Tidak Cawe
• ·7 Minuman Ini Ampuh Turunkan BB, Lebih Afdol Diminum Pagi Hari
• ·Polri: Belasan Ribu Orang Jadi Korban Investasi Bodong Viral Blast, Kerugian CapaiRp1,8 Triliun
• ·Alasan WHO Desak Seluruh Negara Larang Vape dengan Perasa
• ·Aturan Sanksi Pelanggar LHKPN Masih Lemah, KPK Usul Pelapor yang Tak Jujur Tidak Dilantik
• ·PKB Tegaskan Tidak Cawe
• ·Bansos Beras Disetop Jelang Pemilu 2024, Begini Kata Badan Pangan Nasional
• ·Soal Transisi Pemerintahan Baru, Menko PMK Pastikan Telah Berkoordinasi dengan Baik
• ·Kuasa Hukum SYL Sebut Kliennya Tak Terima Ucapan Jaksa KPK
• ·Kronologi Helikoper Jatuh di Pecatu Bali, 5 Penumpang Dinyatakan Selamat