Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan Papua menjadi provinsi dengan jumlah dapil yang paling banyak dipermasalahkan dalam sidang perkara sengketa hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Heli TNI yang Hilang Kontak di Papua Belum Ditemukan

"Papua merupakan provinsi dengan jumlah dapil terbanyak yang dipermasalahkan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, yaitu 135 dapil," ujar Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Selain jumlah dapil terbanyak, Papua juga menjadi provinsi dengan jumlah partai terbanyak yang mengajukan permohonan yaitu 17 partai.

Selain itu jumlah dapil yang paling banyak dipermasalahkan selanjutnya terdapat di Provinsi Jawa Timur, yaitu 41 dapil. Sementara itu, Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi tanpa dapil yang dipermasalahkan Dari 249 perkara PHPU DPR dan DPRD, total dapil yang dipermasalahkan adalah 563.