Dorong Percepatan MBG, Bapanas Akan Dukung Penyusunan Regulasi dan Optimalisasi SDM

2025-05-31 14:47:56 分类：综合阅读(56885)

JAKARTA,quickq官网下载链接 DISWAY.ID--Hingga saat ini, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) masih berupaya untuk terus mendorong pengimplementasian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kalangan masyarakat.

Menurut Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Hermawan, salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Bapanas adalah dengan mengawal percepatan pengoptimalan pelaksanaan MBG dan penyusunan regulasi pendukung.

BACA JUGA:Atasi Masalah Susut dan Sisa Pangan, Bapanas Akan Lakukan Strategi Ini

Dorong Percepatan MBG, Bapanas Akan Dukung Penyusunan Regulasi dan Optimalisasi SDM

BACA JUGA:Puji Gerakan Pangan Murah Diusung Bapanas, Menkop: Jangan Hanya Lebaran Saja!

Dorong Percepatan MBG, Bapanas Akan Dukung Penyusunan Regulasi dan Optimalisasi SDM

“MBG merupakan langkah penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” ujar Hermawan kepada Disway di Jakarta, pada Kamis 27 Maret 2025.

“Kami di Bapanas berkomitmen untuk terus mendukung kelancaran pelaksanaan MBG, termasuk dengan memastikan ketersediaan regulasi yang memadai dan optimalisasi SDM untuk mendukung program ini,” tambahnya.

Selain itu, Hermawan juga menambahkan Bapanas akan terus mengawasi perkembangan Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelaksanaan Program MBG.

BACA JUGA:Cegah Panic Buying Jelang Lebaran, Bapanas Terapkan Strategi Ini Jaga Harga Pangan

BACA JUGA:Bapanas Menargetkan Tiga Ton Penggiling Padi untuk Tingkatkan Pangan Pemerintah

Menurutnya, rancangan Inpres bertujuan sebagai pedoman bagi K/L dan pemerintah daerah dalam berkontribusi terhadap MBG.

“Kami sampaikan, bahwa keterlibatan NFA tidak hanya dalam Penjaminan Keamanan Pangan dan Pelatihan SPPI, tetapi juga dalam Pasokan Pangan, karena Bapanas terkait dengan BUMN Pangan BULOG dan ID FOOD,” tutur Hermawan.

Nantinya, rancangan Perpres mencakup regulasi lebih rinci, seperti pembentukan tim koordinasi, pengelolaan dampak lingkungan, kemitraan dengan sektor swasta, mekanisme pelaporan, dan pembiayaan.

BACA JUGA:Kadin dan Bapanas Gelar Pasar Murah di Pondok Gede

BACA JUGA:Sempat Terhenti, Bapanas Kembali Jalankan Program SPHP Beras