Dekan Fakultas Kehutanan se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan (FOReTIKA) meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanahan ditunda karena dinilai mengancam kelestarian ekosistem hutan.

Baca Juga: Di Norwegia, Siti Nurbaya Klaim Laju Deforestasi Hutan RI Menurun

"FOReTIKA mengusulkan penundaan pengesahan RUU Pertanahan dan melanjutkan pembahasannya hingga periode DPR RI berikutnya," kata Ketua FOReTIKA Rinekso Soekmadi saat jumpa pers di Halaman Balairung, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat.

Menurut Rinekso, RUU Pertanahan yang dalam pembahasannya saat ini telah masuk dalam Panitia Kerja DPR RI masih memerlukan kajian intensif karena belum secara eksplisit memuat tentang keberlanjutan ekologi dan konservasi hutan.

Melalui RUU itu, menurut dia, kewenangan pengelolaan kawasan hutan memungkinkan dialihkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada pihak lain yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Apabila, pihak lain yang akan mengelola kawasan hutan itu tidak memiliki perhatian besar terhadap keberlanjutan pelestarian hutan, maka alih fungsi hutan dikhawatirkan semakin mudah.

Selama ini KLHK memberlakukan prosedur yang tidak mudah untuk mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi peruntukan lain.

"Ketika kehutanan punya tanah, yang ngatur BPN sebenarnya logis. Hanya saja rambu-rambu untuk memastikan ketika nanti beralih kewenangannya ke lembaga lain dipastikan tidak memudahkan mengalihfungsikan kawasan hutan," kata dia.

• ·2 Sosok Panelis Debat Capres
• ·Komentar Anies soal Mundurnya Kepala Bappeda: Itu Tak Mengganggu
• ·Ide 'Me Time' untuk Ibu, Tak Perlu Merasa Bersalah Bun!
• ·Anies Ogah Upload Anggaran, Ahok Malah Begini...
• ·Usai Tak Jadi Presiden, Jokowi akan Pulang ke Solo dan Jadi Rakyat Biasa
• ·5 Cara Menata Tanaman Gantung di Teras Rumah agar Lebih Berwarna
• ·'No Nut November' Bulan Tanpa Masturbasi, Bermanfaat Enggak?
• ·Usai Nyaleg, Aiman Witjaksono Jadi Pemred
• ·Alasan Raffi Ahmad Klarifikasi Melalui Konferensi Pers Usai Dituding TPPU: Menyangkut Kredibilitas
• ·Walikota Bogor Dicecar soal Plafon Gedung DPRD Amblas
• ·Marks and Spencer Minta Maaf Usai Dituding Bakar Bendera Palestina
• ·7 Cara DIY Memperbaiki Kulkas Tidak Dingin Sebelum Panggil Teknisi
• ·Polda Papua Persiapkan 8.617 Personel untuk Pengamanan Pemilu 2024
• ·Anies Ogah Upload Anggaran, Ahok Malah Begini...
• ·FKHD Mediasi Internal IPPAT Soal Hasil Kongres VII
• ·Pelaku Penabrak Pengendara GrabWheels Akhirnya Ditahan